Robohnya Warisan Kekuasaan Jokowi

Ada yang tidak biasa dalam pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Bukan hanya karena putra mantan presiden itu meninggalkan kursi kekuasaan sebelum masa jabatannya berakhir, melainkan juga karena muncul dua penjelasan berbeda dari orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

@Iwa Perkasa

Gibran menyebut pengunduran dirinya sebagai keputusan pribadi demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan. Ia secara tegas membantah keputusan itu berkaitan dengan polemik ijazah. Bahkan, ia menyatakan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan ke pengadilan.

Namun, Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan berbeda. Ketika mengumumkan penerimaan pengunduran diri Gibran, Prabowo justru menyinggung putusan hukum yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan pendidikan menurut ketentuan konstitusi Indonesia.

Dua penjelasan untuk satu peristiwa. Gibran mengatakan bukan karena ijazah, sementara Prabowo justru mengaitkannya dengan persoalan persyaratan pendidikan berdasarkan putusan hukum. Inilah anomali politik yang tidak bisa diabaikan.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang benar dalam menjelaskan alasan pengunduran diri. Yang lebih penting adalah mengapa persoalan yang sudah berkembang menjadi kontroversi hukum dan politik itu akhirnya berujung pada mundurnya seorang wakil presiden.

Putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan dalam pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau gelar pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Namun, putusan tersebut tidak dengan sendirinya menyatakan Gibran melakukan pemalsuan dokumen ataupun menetapkan dirinya bersalah secara pidana.

Tekanan politik kemudian meningkat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai politik mengajukan langkah politik yang dapat membuka jalan bagi proses pemakzulan. Di tengah perkembangan itu, Gibran akhirnya memilih mengundurkan diri.

Peristiwa ini membawa kita kembali pada perjalanan politik keluarga Jokowi.

Gibran bukan sekadar seorang anak mantan presiden yang mengikuti kontestasi politik. Ia menjadi wakil presiden ketika ayahnya masih memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Proses pencalonannya pada 2023 juga tidak lepas dari kontroversi perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan yang membuka jalan bagi Gibran itu disertai pelanggaran etik berat oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan pamannya.

Sejak awal, perjalanan politik Gibran memperlihatkan betapa kuatnya perdebatan mengenai dinasti politik, etika kekuasaan, dan konflik kepentingan. Kini, setelah dua tahun menjabat, ia justru harus meninggalkan kursi wakil presiden di tengah persoalan persyaratan pendidikan yang terus diperdebatkan.

Jokowi sendiri menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Pernyataan ini menarik. Putranya tidak lagi berada di lingkar kekuasaan, tetapi sang ayah memilih menegaskan dukungan kepada pemerintahan yang kini dipimpin Prabowo.

Di sinilah anomali berikutnya. Jika sebelumnya hubungan Jokowi dan Prabowo menjadi salah satu poros penting dalam konfigurasi politik nasional, kini keduanya memasuki babak baru. Gibran tidak lagi menjadi wakil presiden, sedangkan Jokowi tidak lagi memiliki jabatan formal dalam pemerintahan.

Apakah pengaruh politik Jokowi ikut melemah? Belum tentu seluruhnya. Jaringan pendukung, loyalitas politik, dan pengaruh personal tidak serta-merta hilang bersama berakhirnya jabatan. Namun, satu hal yang pasti, keluarga Jokowi kehilangan salah satu posisi paling strategis yang sebelumnya menjadi simbol keberlanjutan pengaruh politiknya.

Selama Jokowi berkuasa, banyak pihak berlomba mendekat. Pujian, dukungan, dan barisan relawan tumbuh di sekitar pusat kekuasaan. Gibran kemudian menjadi bagian penting dari kesinambungan politik tersebut.

Tetapi politik memiliki hukum gravitasinya sendiri. Orang-orang cenderung mendekat kepada pusat kekuasaan. Ketika pusat gravitasi bergeser, arah orbit pun dapat berubah. Mereka yang dahulu berdiri paling dekat belum tentu mempertahankan posisi yang sama ketika kekuasaan tidak lagi berada di tangan tokoh yang mereka dukung.

Kini, Prabowo berada di pusat pemerintahan. Pengisian jabatan wakil presiden akan berlangsung melalui mekanisme konstitusional, dengan dua nama yang diajukan presiden untuk dipilih MPR. Dengan demikian, posisi strategis yang sebelumnya ditempati Gibran akan ditentukan melalui konfigurasi politik yang baru.

Bagi Jokowi, tantangannya bukan sekadar mempertahankan popularitas atau jaringan relawan. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa pengaruh politik setelah tidak lagi menjadi presiden memiliki batas dan mekanisme berbeda. Bagi Gibran, tantangannya membangun legitimasi politik atas namanya sendiri, tanpa jabatan dan tanpa bayang-bayang kekuasaan ayahnya.

Tentu, keduanya masih memiliki hak dan ruang untuk berkiprah dalam politik. Namun, peristiwa ini memberikan pelajaran penting tentang batas kekuasaan keluarga. Jabatan dapat diperoleh melalui proses politik, tetapi legitimasi tidak cukup dibangun dengan kedekatan terhadap penguasa.

Warisan terbesar seorang pemimpin semestinya bukan jabatan yang berhasil diberikan kepada anak atau keluarganya. Warisan itu adalah institusi yang kuat, demokrasi yang sehat, dan kepercayaan publik yang terpelihara.

Jika yang diwariskan justru kontroversi, polemik, dan ketergantungan pada pengaruh pribadi, bangunan politik itu akan menghadapi ujian ketika kekuasaan bergeser.

Kekuasaan mungkin bisa diwariskan melalui hubungan darah dan jaringan politik. Namun, kepercayaan rakyat tidak bisa diwariskan begitu saja.

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *