Nomics – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 disetujui DPRD Lampung dalam rapat paripurna, Rabu (23/9/2026). Total belanja daerah meningkat Rp74,66 miliar, dari Rp7,916 triliun menjadi Rp7,991 triliun. Namun, kenaikan belanja tersebut berlangsung bersamaan dengan penurunan target pendapatan daerah menjadi sekitar Rp6,992 triliun.
Perubahan itu menunjukkan bahwa APBD-P 2026 tidak sekadar menambah atau mengurangi angka, tetapi juga menggeser struktur prioritas belanja. Data perubahan anggaran menunjukkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami pengurangan Rp137,60 miliar, dari Rp2,372 triliun menjadi Rp2,234 triliun.
Pada saat yang sama, sejumlah perangkat daerah memperoleh tambahan anggaran, antara lain RSUD Abdul Moeloek sekitar Rp63,65 miliar dan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi sekitar Rp31,50 miliar. Perubahan tersebut menggambarkan adanya realokasi ruang fiskal antarsektor yang perlu dibaca bersama program, target dan hasil yang hendak dicapai.
Nomics melihat APBD-P 2026 sebagai gambaran bahwa ruang fiskal Lampung masih terbatas. Pendapatan ditetapkan sekitar Rp6,992 triliun, sementara belanja mencapai Rp7,991 triliun. Struktur itu ditopang pembiayaan, antara lain SiLPA 2025 sebesar Rp98,323 miliar dan penerimaan pinjaman daerah Rp1 triliun, dengan Rp100 miliar dialokasikan untuk pembayaran pokok utang.
Karena itu, kenaikan belanja tidak semestinya dibaca sebagai bertambahnya kemampuan fiskal daerah. Yang bertambah adalah kapasitas belanja melalui kombinasi pendapatan dan pembiayaan. Terlihat jelas, Lampung sedang melalukan disiplin fiskal ketat, menata belanja hari ini harus dapat menghasilkan manfaat yang cukup kuat untuk membenarkan beban pembiayaan yang menyertainya.
Dari sudut pandang Nomics, pengurangan Rp137,60 miliar pada pagu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu dijelaskan sampai ke tingkat program dan kegiatan. Pemangkasan pagu OPD tidak otomatis berarti komitmen terhadap pendidikan menurun, sebab bisa saja terjadi perubahan jadwal, target kegiatan atau realokasi program.
Namun, angka sebesar itu cukup material untuk menuntut transparansi mengenai apa yang dikurangi dan apa dampaknya terhadap layanan pendidikan. Sebaliknya, tambahan anggaran untuk kesehatan dan infrastruktur juga harus dibuktikan melalui keluaran yang terukur. Persoalannya bukan semata siapa yang mendapat tambahan dan siapa yang mengalami pengurangan, tetapi apakah pergeseran tersebut menghasilkan manfaat publik yang lebih besar.
Karena itu, APBD-P 2026 layak dibaca sebagai ujian terhadap kualitas pengelolaan fiskal Lampung. Ukurannya bukan sekadar apakah belanja bertambah, melainkan apakah setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki alasan ekonomi dan sosial yang jelas.
Belanja infrastruktur harus menghasilkan konektivitas dan aktivitas ekonomi. Tambahan anggaran kesehatan harus terasa dalam kualitas layanan, sementara realokasi pendidikan harus tetap menjaga pencapaian target pembangunan sumber daya manusia. APBD yang besar tidak dengan sendirinya menjadi APBD yang produktif. Produktivitas baru terlihat dari hubungan antara uang yang dikeluarkan, hasil yang dicapai dan manfaat yang diterima masyarakat.
Namun, kritik tersebut tidak berarti ruang optimisme tertutup. Justru APBD-P memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas belanja pada sisa tahun anggaran.
Lampung masih memiliki ruang untuk memastikan tambahan anggaran bergerak ke kegiatan yang berdampak langsung, terutama pelayanan kesehatan, konektivitas infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat. Yang juga penting, realisasi anggaran dapat menjadi momentum untuk memperkuat basis ekonomi daerah sehingga pertumbuhan kegiatan ekonomi ikut memperbesar PAD dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan.
Bagi Nomics, optimisme itu bertumpu pada angka dalam APBD masih bisa diterjemahkan menjadi perubahan nyata. Jika tambahan belanja mampu mempercepat infrastruktur produktif, memperbaiki layanan rumah sakit, menjaga kualitas pendidikan meski terjadi realokasi dan sekaligus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru.
APBD-P 2026 tidak berhenti sebagai dokumen penyesuaian. APBD-P dapat menjadi pijakan menuju ruang fiskal Lampung yang lebih sehat. Kritik terhadap struktur anggaran bukan untuk mengecilkan kebijakan pemerintah, melainkan untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan meninggalkan jejak manfaat yang dapat dirasakan dan diukur masyarakat.(iwa)
