LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan pembenahan pelayanan SPBU dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi untuk mengatasi antrean kendaraan yang kian panjang. Pemerintah juga mengusulkan tambahan kuota Biosolar dan Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Komisi XII DPR RI meninjau antrean dan pelayanan BBM di SPBU Pertamina Candimas, Natar, serta SPBU Pertamina CoDo Bypass Rajabasa, Jumat (9/10/2026).
Mirza menegaskan, antrean bukan disebabkan kekurangan stok, melainkan peningkatan kebutuhan solar yang belum diimbangi optimalisasi pelayanan. Ia menyebut jumlah kendaraan yang mengantre meningkat sekitar 23–26 persen.
Pemprov Lampung akan mengevaluasi standar operasional pelayanan, mencegah kecurangan, dan memperketat pengawasan BBM bersubsidi. Pemprov juga menyatakan siap membantu pemeriksaan kesesuaian QR kendaraan dengan STNK melalui dukungan personel Satpol PP, sambil menunggu ketentuan resmi.
Anggota Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menilai efektivitas operasional SPBU turut memperpanjang antrean. Di dua lokasi yang ditinjau, pengisian 40–45 liter yang secara teknis dapat berlangsung sekitar lima menit ditemukan memakan waktu hingga 10–20 menit. Jumlah operator yang terbatas dan pemeriksaan QR saat kendaraan tiba di dispenser ikut memperlambat pelayanan.
Putri menyatakan stok BBM masih aman, tetapi meminta Pertamina meningkatkan manajemen SPBU dan pengawasan distribusi. Ia juga menyebut sekitar 91 SPBU di Lampung telah menerima teguran terkait pengawasan, sementara sejumlah kasus dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
Di sisi kuota, Pemprov Lampung mengusulkan tambahan Biosolar sebanyak 120.384 kiloliter (KL), dari 790.961 KL menjadi 911.346 KL. Untuk Pertalite, tambahan yang diusulkan mencapai 72.391 KL, dari 695.210 KL menjadi 767.601 KL.
Usulan tersebut masih dikaji BPH Migas dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional. Komisi XII mengingatkan penyaluran yang telah melampaui 80 persen perlu diantisipasi, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah berharap pembenahan pelayanan, pengawasan yang lebih ketat, dan kepastian tambahan kuota dapat mengurangi antrean sekaligus memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.(iwa)
