JAKARTA – Besarnya cadangan beras pemerintah belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat terhadap kenaikan harga beras di pasaran. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak Perum Bulog mempercepat distribusi beras agar pasokan tersedia dan harga lebih terjangkau bagi konsumen.
Desakan tersebut muncul setelah Daniel menerima laporan masyarakat mengenai kenaikan harga beras kemasan. Harga beras 5 kilogram yang biasanya sekitar Rp75.000 dilaporkan melonjak hingga mendekati Rp100.000.
Laporan tersebut menjadi perhatian karena kenaikan harga langsung menambah beban pengeluaran rumah tangga. Namun, angka itu merupakan laporan yang diterima Daniel, bukan gambaran rata-rata harga beras secara nasional.
Daniel mengapresiasi upaya Bulog menyerap gabah dan beras petani dalam jumlah besar. Menurutnya, keberhasilan penyerapan perlu diikuti distribusi yang efektif agar beras tidak hanya tersedia di gudang, tetapi juga sampai ke pasar dan konsumen dengan harga yang terjangkau.
Ia juga mendorong Bulog memperkuat pasokan beras premium dengan harga yang lebih terjangkau sebagai salah satu upaya merespons tekanan harga di masyarakat.
Stok Besar, Distribusi Jadi Penentu
Badan Pangan Nasional mencatat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog mencapai 4,48 juta ton per 30 September 2026. Sementara itu, total penyaluran CBP sepanjang Januari–September 2026 mencapai 2,73 juta ton.
Besarnya stok tersebut menunjukkan pemerintah memiliki cadangan untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga. Namun, ketersediaan beras secara nasional tidak otomatis menjamin harga terkendali di setiap daerah. Kelancaran distribusi, jangkauan pasar, dan ketersediaan beras sesuai kebutuhan konsumen tetap menjadi faktor penting.
Karena itu, percepatan penyaluran perlu disertai pemantauan harga dan pasokan di tingkat pengecer. Pemerintah juga perlu memastikan beras untuk stabilisasi benar-benar tersedia di wilayah yang mengalami tekanan harga.
Ujian kebijakan perberasan bukan semata-mata besarnya stok yang dikuasai pemerintah, melainkan kemampuan mengubah cadangan tersebut menjadi pasokan nyata di pasar.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilannya sederhana: beras mudah diperoleh dengan harga yang wajar. Tanpa distribusi yang efektif, besarnya cadangan pemerintah belum tentu langsung terasa dalam pengeluaran sehari-hari.(iwa)
