Langkah Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengevaluasi sejumlah indikator ekonomi nasional membuka pertanyaan penting tentang cara pemerintah membaca keberhasilan pembangunan. PDB, inflasi, neraca perdagangan, hingga daya beli masyarakat bukan sekadar angka statistik. Semuanya menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penentuan prioritas pembangunan. Pertanyaannya, jika indikator ekonomi nasional perlu dievaluasi, bagaimana dengan daerah yang selama ini menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu ukuran keberhasilan?
@Iwa Perkasa
Evaluasi tersebut penting karena pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi bisa meningkat, produksi bertambah, dan aktivitas ekonomi meluas, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata. Di tengah pertumbuhan, masyarakat masih mungkin menghadapi tekanan harga, pendapatan terbatas, dan lapangan kerja yang belum memadai.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), misalnya, menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan aktivitas ekonomi suatu daerah. Namun, angka itu tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana hasil pertumbuhan terdistribusi, siapa yang menikmati manfaatnya, atau apakah daya beli rumah tangga ikut menguat.
Karena itu, perhatian Drajad dan BPS semestinya menjadi momentum untuk memperluas evaluasi hingga ke tingkat daerah. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan jajarannya memiliki peran penting dalam menjelaskan metodologi, cakupan data, serta keterbatasan indikator agar statistik tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga dipahami secara tepat oleh para pengambil kebijakan.
Tentu, evaluasi indikator bukan berarti menuduh BPS menghasilkan angka yang keliru. Ada perbedaan antara kesalahan pengukuran, aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara memadai, dan angka yang benar tetapi ditafsirkan secara berlebihan. Ketiganya membutuhkan penanganan berbeda. Yang diperlukan adalah keterbukaan metodologis, kelengkapan data, dan kehati-hatian dalam menarik kesimpulan.
Pemerintah daerah juga perlu bercermin. Jangan sampai laporan pembangunan dipenuhi angka pertumbuhan, realisasi investasi, dan peningkatan produksi, tetapi kurang menjelaskan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Apakah pertumbuhan menciptakan pekerjaan yang lebih baik? Apakah pendapatan meningkat sejalan dengan kenaikan harga? Apakah nilai tambah ekonomi dinikmati lebih luas?
Pertanyaan tersebut bukan untuk meragukan statistik, melainkan menguji apakah indikator yang digunakan sudah cukup menjelaskan persoalan pembangunan. Sebab, kebijakan yang tepat hanya mungkin lahir dari diagnosis yang tepat.
Evaluasi di tingkat nasional seharusnya mendorong pemerintah daerah membaca ekonominya dengan cara yang sama. Pertumbuhan perlu disandingkan dengan kemiskinan, pengangguran, upah, produktivitas, ketimpangan, dan daya beli. Bukan untuk meniadakan arti pertumbuhan, tetapi untuk memahami kualitas dan dampaknya.
Angka ekonomi seharusnya menjadi alat untuk memahami realitas, bukan sekadar pembenaran atas keberhasilan.
Semoga “kesadaran baru” untuk mengevaluasi semua indikator ekonomi tidak berhenti pada forum koordinasi pemerintah pusat dan BPS, tetapi meluas hingga ke daerah. Sebab, angka yang akurat harus diikuti pembacaan yang jujur dan kebijakan yang tepat. Ekonomi tidak cukup dinyatakan tumbuh melalui statistik; pertumbuhan itu harus terbukti dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata soal seberapa tinggi angka pertumbuhan, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyat.*****
