JAKARTA – Pemerintah menyiapkan penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral senilai US$1,8 miliar pada kuartal IV 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah proyeksi defisit yang meningkat hingga akhir tahun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan pinjaman tersebut berpotensi ditarik pada kuartal terakhir tahun ini. Pemerintah juga menyiapkan 12 kali lelang surat berharga negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.
Rencana tersebut disusun dengan mempertimbangkan proyeksi defisit APBN hingga 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hingga akhir September 2026, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp494,3 triliun atau 59,4% dari target APBN sebesar Rp832,2 triliun.
Pada periode yang sama, defisit APBN tercatat Rp319 triliun. Pembiayaan utang tersebut terutama berasal dari penerbitan SBN neto sebesar Rp497,5 triliun, sementara pembiayaan pinjaman neto masih mencatatkan angka negatif Rp3,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pembiayaan utang masih terkendali. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi pembiayaan utang lebih rendah, dari Rp502,9 triliun menjadi Rp494,3 triliun.
Meski demikian, kebutuhan pembiayaan pada kuartal IV tetap perlu dicermati. Penarikan pinjaman luar negeri dan penerbitan SBN harus dikelola dengan mempertimbangkan biaya utang, risiko nilai tukar, serta kemampuan APBN memenuhi kewajiban pembayaran pada masa mendatang.
Bagi pemerintah, tantangannya bukan hanya memastikan kebutuhan pembiayaan terpenuhi, tetapi juga menjaga agar utang tetap terkendali dan penggunaannya mendukung kegiatan produktif serta keberlanjutan fiskal.(iwa)
