BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan hilirisasi komoditas unggulan dengan menempatkan desa dan petani sebagai bagian penting dalam rantai nilai ekonomi. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, dan memastikan nilai tambah hasil pertanian tidak hanya dinikmati pelaku industri dan perdagangan di perkotaan.
Penguatan hilirisasi, menurut Mirza, harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan industri pengolahan yang dekat dengan sentra produksi.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan. Yang juga penting adalah bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Mirza saat menghadiri Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung, Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Ballroom Novotel Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema Penguatan Ekosistem Hilirisasi Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
Memutus Ketergantungan pada Penjualan Bahan Mentah
Mirza menegaskan, pembangunan ekonomi Lampung perlu berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurutnya, persoalan ekonomi daerah bukan semata-mata terletak pada kemampuan menghasilkan komoditas, melainkan juga pada sejauh mana daerah mampu mengolah hasil produksi dan menikmati nilai tambahnya.
Lampung memiliki basis produksi pertanian yang kuat, mulai dari padi, jagung, ubi kayu, kopi, lada, nanas, hingga pisang. Namun, potensi tersebut perlu diikuti penguatan industri pengolahan agar komoditas unggulan tidak terus-menerus dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
“Kita memiliki desa-desa yang menghasilkan berbagai komoditas unggulan, tetapi hasil produksinya masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai tambah lebih banyak dinikmati di tempat pengolahan dan pemasaran, sementara petani sebagai produsen belum memperoleh manfaat yang optimal,” katanya.
Karena itu, Pemprov Lampung mendorong pendekatan bottom-up economy, yakni pembangunan ekonomi yang bertumpu pada potensi, aktivitas produksi, dan kekuatan masyarakat di tingkat desa.
Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional melalui Asta Cita yang menekankan penguatan ekonomi dari bawah, termasuk pengembangan ekonomi desa dan koperasi.
Mirza menilai, desa tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan baku bagi industri di wilayah lain. Desa juga harus memiliki kesempatan mengembangkan kegiatan pengolahan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha produktif.
Produktivitas, Hilirisasi, dan Pariwisata
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, ekonomi Lampung tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, menempatkan provinsi ini pada posisi kedua di Sumatera. Sektor pertanian tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Pemprov Lampung memfokuskan kebijakan pada peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan pariwisata, dan percepatan hilirisasi komoditas unggulan.
Di sektor pertanian, peningkatan produksi perlu disertai harga jual yang menguntungkan petani. Dengan demikian, pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam kenaikan volume produksi, tetapi juga dalam membaiknya pendapatan produsen.
“Untuk pertanian, tahun ini kita lebih fokus pada peningkatan produktivitas. Jadi, harganya bagus dan produktivitasnya juga tinggi, itu akan menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Mirza.
Sementara itu, sektor pariwisata akan diperkuat melalui pembenahan daya tarik dan kualitas destinasi agar wisatawan tidak sekadar datang, tetapi juga tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang di Lampung.
Di sektor hilirisasi, pemerintah daerah mendorong agar kegiatan pengolahan berkembang di sekitar wilayah penghasil komoditas. Strategi ini diharapkan memperpendek rantai perdagangan, membuka kesempatan usaha baru, dan memperluas manfaat ekonomi hingga ke tingkat desa.
UMKM Didorong Membangun Industri Pengolahan Mini
Untuk mendukung strategi tersebut, Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) sekaligus pengembangan unit pengolahan berskala kecil yang dapat dikelola masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mirza mencontohkan pengembangan penggilingan padi mini dan fasilitas penyangraian kopi (roaster) skala kecil yang dapat ditempatkan di desa-desa sentra produksi.
“UMKM kita buat pabrik-pabrik mini, seperti penggilingan padi mini dan roaster kopi mini. Yang kecil-kecil, tetapi ada di desa-desa,” jelasnya.
Model pengolahan tersebut membuka peluang bagi petani dan UMKM untuk tidak berhenti pada penjualan hasil panen. Komoditas dapat diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Jika dikelola secara berkelanjutan, kegiatan tersebut berpotensi memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya usaha turunan, dan meningkatnya perputaran uang di desa.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari program Desaku Maju. Dukungan yang disiapkan mencakup penyediaan pupuk hayati cair (PHC), mesin bed dryer untuk pengeringan hasil pertanian, pelatihan vokasi bagi penduduk desa usia produktif, penguatan kelembagaan ekonomi melalui BUMDes dan koperasi, serta dukungan pembangunan jalan desa.
Berbagai intervensi tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menjaga mutu hasil pertanian, memperkuat kelembagaan usaha, dan memperlancar distribusi komoditas.
Pengembangan ekonomi desa juga perlu terhubung dengan program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Keterhubungan ini diharapkan memperluas akses pasar bagi produk masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok dari produsen lokal hingga konsumen.
SDM Menjadi Kunci Keberhasilan Hilirisasi
Mirza menekankan bahwa pembangunan industri pengolahan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan bahan baku, infrastruktur, dan investasi. Kualitas tenaga kerja juga harus disiapkan agar sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang.
“Semua hilirisasi tidak akan berjalan tanpa adanya SDM yang terampil,” tegasnya.
Karena itu, peningkatan keterampilan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi bagian penting dalam agenda hilirisasi Lampung. Masyarakat desa harus memiliki kesempatan untuk terlibat bukan hanya sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga sebagai tenaga kerja terampil, pelaku usaha pengolahan, dan bagian dari ekosistem industri daerah.
Gubernur mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, media, serta masyarakat memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan potensi ekonomi Lampung.
Sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan peningkatan produktivitas, penguatan industri pengolahan, pengembangan SDM, dan perluasan pasar berjalan dalam arah yang sama.
“Mari kita bergerak bersama secara gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan seluruh masyarakat untuk memperkuat ekonomi Provinsi Lampung demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(iwa)
