JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memperingatkan praktik penyelundupan barang dapat merusak industri nasional, menekan produsen dalam negeri, bahkan membuat pabrik berhenti beroperasi. Pemerintah diminta tidak membiarkan kebocoran ekonomi terus berlangsung.
Peringatan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia menilai penyelundupan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman terhadap kemampuan Indonesia menjaga kekayaan dan kepentingan ekonominya.
Dampaknya bekerja melalui persaingan yang tidak adil. Barang ilegal dapat masuk tanpa memenuhi kewajiban dan ketentuan yang harus dipatuhi pelaku usaha resmi. Akibatnya, produsen dalam negeri berpotensi kalah harga, kehilangan pasar, mengurangi produksi, hingga menutup usaha.
Prabowo juga menyoroti penyelundupan ke luar negeri yang membawa kekayaan Indonesia, antara lain timah, emas, batu bara, kayu, BBM bersubsidi, dan pupuk bersubsidi. Praktik tersebut dinilai mengurangi manfaat sumber daya yang seharusnya diterima negara dan masyarakat.
Di tengah persaingan dagang dan ketegangan geopolitik, Prabowo meminta pemerintah melihat ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan sebagai persoalan yang saling berkaitan. Kepentingan nasional, menurutnya, tidak bisa dijaga jika kebocoran ekonomi dibiarkan.
Namun, peringatan saja tidak cukup. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan di perbatasan dan jalur distribusi, menindak jaringan penyelundupan, serta membenahi celah pengawasan dan tata niaga. Penindakan juga harus menyasar aktor utama, bukan hanya pelaksana di lapangan.
Melindungi industri nasional bukan sekadar membatasi barang dari luar negeri. Kuncinya ialah menegakkan aturan secara konsisten agar pelaku usaha yang patuh tidak kalah oleh barang ilegal, sementara konsumen tetap memperoleh produk dengan harga dan kualitas yang wajar.(iwa)
