Survei Kadin menunjukkan minat investasi responden terus melemah selama tiga kuartal. Ketidakpastian kebijakan menjadi salah satu tantangan utama, meski kegiatan dunia usaha secara agregat masih tumbuh positif.
JAKARTA — Realisasi investasi Indonesia masih meningkat, tetapi minat pelaku usaha untuk menanamkan modal baru menunjukkan tren berbeda. Survei Kadin Indonesia Institute mencatat hanya 32,4 persen responden yang setuju berinvestasi dalam enam bulan ke depan pada kuartal III 2026.
Angka itu turun dari 34,4 persen pada kuartal II dan 47,1 persen pada kuartal IV 2025. Dalam tiga kuartal, proporsinya merosot 14,7 poin persentase.
Survei terhadap 330 anggota Kadin di 28 provinsi tersebut juga menempatkan ketidakpastian kebijakan dan program pemerintah sebagai tantangan bisnis utama, dengan proporsi jawaban 17,8 persen. Persoalan birokrasi tercatat 9,8 persen.
Temuan ini menjadi peringatan bagi pemerintah. Pengusaha tidak hanya membutuhkan peluang pasar, tetapi juga kepastian aturan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Investasi memerlukan perhitungan jangka panjang. Ketika arah kebijakan sulit diprediksi, menunda ekspansi bisa menjadi pilihan rasional.
Realisasi investasi nasional pada kuartal II 2026 mencapai Rp511,78 triliun, tumbuh 7,1 persen secara tahunan, menurut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Namun, realisasi investasi dan minat investasi merupakan dua indikator berbeda. Yang pertama mencatat penanaman modal yang telah terealisasi, sedangkan survei Kadin memotret rencana responden untuk enam bulan berikutnya.
Bank Indonesia juga melaporkan kegiatan dunia usaha pada kuartal III masih berada di zona positif. Karena itu, hasil survei Kadin tidak tepat dibaca sebagai bukti bahwa seluruh dunia usaha sedang mengalami kemunduran. Temuan tersebut lebih spesifik menunjukkan pelemahan rencana ekspansi pada kelompok responden yang disurvei.
Meski demikian, tren penurunan selama tiga kuartal patut diperhatikan. Jika pengusaha terus menunda keputusan investasi, dampaknya berpotensi menjalar ke perluasan kapasitas produksi, perekrutan tenaga kerja, dan penciptaan kegiatan ekonomi baru.
Pemerintah perlu menjawab keluhan dunia usaha melalui kebijakan yang konsisten, aturan yang dapat diprediksi, serta pelaksanaan program yang transparan. Banyaknya program dan besarnya target investasi tidak otomatis menjamin pengusaha berani menambah modal.
Bagi daerah seperti Lampung, persoalan ini relevan karena hilirisasi pertanian dan perkebunan membutuhkan investasi swasta, teknologi, serta kepastian pasar. Pemerintah daerah perlu mengukur bukan hanya nilai investasi yang diumumkan, tetapi juga realisasi proyek, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah yang tinggal di daerah.
Survei Kadin ini bukan gambaran seluruh pengusaha Indonesia. Namun, penurunan minat investasi di antara respondennya layak menjadi alarm kebijakan.(iwa)
