BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung meraih Peringkat I Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera 2026. Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026), dalam rangkaian Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2026. Pada momentum yang sama, Kota Metro juga meraih penghargaan TPID Terbaik kategori kota.
Penghargaan ini menarik karena pengendalian inflasi daerah bukan pekerjaan satu dinas atau satu pemerintah daerah. Stabilitas harga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membaca pasokan, distribusi, permintaan dan gejolak komoditas pangan secara bersamaan. Pemerintah Provinsi Lampung menyebut penghargaan tersebut diraih antara lain melalui langkah strategis dan responsif menghadapi komoditas volatile food, koordinasi dengan 15 kabupaten/kota, Bank Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya. Salah satu instrumen yang dijalankan adalah penetrasi dan operasi pasar murah secara berkala bersama Bulog untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan mengurangi tekanan pada rantai pasok.
Kinerja angka inflasinya memberikan konteks yang lebih jelas. Pada Juli 2026, Lampung mencatat inflasi bulanan minus 0,49 persen dan inflasi tahunan 1,76 persen, yang oleh Pemprov berdasarkan data BPS disebut sebagai yang terendah di Sumatera pada saat itu.
Pada periode yang sama, Lampung Timur mencatat inflasi tahunan 1,45 persen dan Bandar Lampung 1,74 persen. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Lampung pada minggu kelima Juli juga turun 1,64 persen. Pemerintah mencatat penurunan tersebut antara lain berkaitan dengan melandainya harga cabai rawit, bawang merah dan cabai merah.
Tetapi angka inflasi yang rendah tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai bukti bahwa seluruh persoalan harga telah selesai. Inflasi adalah ukuran perubahan harga secara umum, sementara masyarakat berhadapan dengan harga komoditas tertentu setiap hari. Beras, cabai, bawang, telur, daging dan minyak goreng dapat bergerak dengan pola yang berbeda. Bahkan pemantauan PIHPS Bank Indonesia pada Juni menunjukkan beberapa komoditas seperti bawang putih, bawang merah dan beras sempat mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan dan kenaikan harga di tingkat distributor. Karena itu, keberhasilan TPID justru harus dilihat dari kemampuan mengantisipasi gejolak sebelum berubah menjadi beban yang lebih besar bagi rumah tangga.
Di sinilah arti penting penghargaan TPID bagi Lampung. Yang sedang diuji bukan sekadar kemampuan menurunkan angka inflasi, tetapi kualitas koordinasi ekonomi daerah. Ketika produksi berada di sentra pangan, konsumsi tersebar di berbagai kabupaten dan kota, sementara distribusi menghadapi biaya angkut serta perubahan pasokan, pemerintah membutuhkan data dan respons yang cepat. Operasi pasar dapat menjadi instrumen jangka pendek, tetapi stabilitas yang lebih tahan lama membutuhkan produksi yang cukup, gudang dan distribusi yang efisien, kerja sama antardaerah serta informasi harga yang bekerja dengan baik.
Bank Indonesia juga mencatat bahwa pada triwulan I 2026 inflasi Lampung tetap rendah, 0,19 persen secara bulanan dan 1,16 persen secara tahunan. BI menyebut penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID serta Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi bagian dari dukungan terhadap stabilitas harga. Pada saat yang sama, BI mengingatkan adanya risiko tekanan harga yang dapat muncul dari normalisasi pasokan setelah panen raya, gangguan produksi akibat cuaca, kenaikan permintaan dan imported inflation.
Bagi Nomics, justru bagian terakhir itu yang penting. Penghargaan TPID seharusnya tidak berhenti sebagai trofi, tetapi menjadi modal untuk membangun sistem pengendalian harga yang semakin berbasis produksi. Lampung adalah salah satu daerah penting dalam pangan nasional. Karena itu, menjaga inflasi seharusnya tidak hanya berarti menjaga harga tetap rendah, tetapi juga memastikan petani memperoleh harga yang layak, konsumen mendapatkan harga yang terjangkau dan mata rantai distribusi tidak menciptakan beban biaya yang berlebihan. Stabilitas harga yang sehat adalah titik temu antara kepentingan produsen dan konsumen.
Capaian TPID juga memiliki hubungan dengan kualitas APBD. Anggaran daerah dapat digunakan bukan hanya untuk merespons gejolak harga melalui operasi pasar, tetapi untuk memperbaiki infrastruktur produksi dan distribusi, memperkuat data pangan, mendukung konektivitas sentra produksi dengan pasar, serta memperluas program yang meningkatkan produktivitas. Dengan begitu, kebijakan fiskal dan kebijakan pengendalian inflasi tidak berjalan sendiri-sendiri. APBD yang produktif seharusnya ikut memperkuat fondasi yang membuat stabilitas harga lebih mudah dipertahankan.
Ada alasan untuk optimistis. Pada April 2026, Lampung bahkan tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah secara nasional, 0,53 persen. Namun, capaian yang berubah dari bulan ke bulan juga mengingatkan bahwa pengendalian inflasi merupakan pekerjaan yang terus bergerak, bukan status permanen. Pemerintah daerah sendiri pada Mei menekankan bahwa capaian inflasi yang rendah tidak boleh membuat TPID terlena dan bahwa ukuran keberhasilan akhirnya adalah kemampuan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil dan terjangkau.
Karena itu, penghargaan TPID 2026 dapat dibaca sebagai pengakuan atas kapasitas koordinasi Lampung sekaligus sebagai tantangan baru. Setelah memperoleh posisi pertama di Sumatera, standar pembuktiannya justru menjadi lebih tinggi. Masyarakat tidak terlalu membutuhkan angka penghargaan, melainkan harga pangan yang tidak mendadak melonjak, pasokan yang tersedia ketika dibutuhkan dan petani yang tidak tertekan ketika panen datang. Jika koordinasi yang menghasilkan penghargaan ini mampu diteruskan menjadi penguatan produksi, distribusi dan daya beli, maka TPID tidak hanya berhasil mengendalikan inflasi, tetapi ikut memperkuat fondasi ekonomi Lampung.(iwa)
