LAMPUNG memiliki modal pariwisata yang kuat. Ada wisata bahari Pahawang dan Kiluan, kawasan konservasi Way Kambas, pegunungan Lampung Barat, hingga ombak Tanjung Setia di Pesisir Barat. Posisi Lampung sebagai gerbang Sumatera dari Jawa juga memberi keuntungan akses pasar.
Namun data perhotelan menunjukkan persoalan yang berbeda. TPK hotel berbintang Lampung pada Agustus 2026 hanya 41,91 persen, sementara Jambi mencapai 53,43 persen. Rata-rata nasional bahkan 52,52 persen. Dengan demikian, okupansi Lampung tertinggal 11,52 poin dari Jambi dan 10,61 poin dari nasional.
Padahal kapasitas hotel berbintang Lampung lebih besar. BPS mencatat pada 2025 terdapat 55 hotel berbintang dengan 5.008 kamar di Lampung, sedangkan Jambi memiliki 43 hotel dengan 3.242 kamar. Kapasitas kamar Lampung sekitar 54 persen lebih besar.
Perbedaan itu membuat pertanyaan, mengapa provinsi dengan destinasi yang beragam dan kapasitas hotel lebih besar justru memiliki tingkat penghunian kamar lebih rendah?
Jawabannya kemungkinan bukan kekurangan wisatawan.
Pada Januari-Juli 2026, perjalanan wisatawan nusantara ke Lampung mencapai sekitar 16,09 juta perjalanan. Bandar Lampung menyumbang lebih dari 3,3 juta perjalanan dan Lampung Selatan lebih dari 2,3 juta.
Namun perjalanan tidak identik dengan menginap.
Data hotel berbintang menunjukkan jumlah tamu Agustus 2026 mencapai 111.072 orang. Angka itu memang turun dari 124.669 tamu pada Juli, tetapi meningkat sekitar 27,6 persen dibanding Agustus 2025 yang mencapai 87.018 tamu.
Masalahnya terlihat pada lama tinggal. Rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang hanya 1,32 hari. Tamu domestik yang mendominasi pasar rata-rata tinggal 1,30 hari, sementara tamu asing 2,73 hari. Dari 111.072 tamu, hanya 1.115 yang merupakan wisatawan asing.
Artinya, pasar hotel Lampung sangat bergantung pada wisatawan domestik dengan durasi tinggal pendek.
Kondisi itu penting karena Lampung memiliki karakter destinasi yang tersebar. Wisatawan ke Pahawang belum tentu menginap di Bandar Lampung. Pengunjung Pesisir Barat memiliki pusat akomodasi sendiri. Perjalanan ke Way Kambas juga tidak otomatis menghasilkan malam menginap di kota-kota dengan konsentrasi hotel berbintang.
Jambi memberikan pembanding yang menarik. TPK hotel berbintangnya mencapai 53,43 persen meski jumlah kamar lebih sedikit. Salah satu penjelasannya adalah permintaan hotel tidak hanya berasal dari pariwisata, tetapi juga aktivitas pemerintahan, bisnis, perdagangan dan sektor ekonomi lainnya.
Ini menjadi pelajaran penting bagi Lampung. Hotel tidak bisa hanya bergantung pada jumlah wisatawan. Hotel membutuhkan perjalanan yang menghasilkan malam menginap.
Karena itu, agenda pariwisata Lampung perlu bergeser dari sekadar mengejar jumlah kunjungan menuju peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan. Destinasi yang tersebar perlu dihubungkan menjadi rangkaian perjalanan sehingga wisatawan memiliki alasan untuk tinggal dua atau tiga malam, bukan hanya datang dan pulang.
Jika wisatawan tinggal lebih lama, manfaat ekonominya juga meluas. Hotel memperoleh tambahan tamu, restoran mendapat pelanggan, transportasi bergerak, UMKM memperoleh pasar, dan pusat ekonomi kreatif mendapatkan lebih banyak transaksi.
Di sinilah angka TPK 41,91 persen seharusnya dibaca. Bukan sebagai bukti bahwa Lampung kekurangan destinasi, melainkan sebagai sinyal bahwa kekuatan destinasi dan besarnya arus wisatawan belum sepenuhnya berubah menjadi permintaan akomodasi.
Lampung sudah memiliki modal. Tantangannya adalah mengubah kunjungan menjadi lama tinggal, lalu lama tinggal menjadi belanja dan perputaran ekonomi.
Jambi menunjukkan bahwa jumlah destinasi bukan satu-satunya penentu tingkat hunian hotel. Struktur aktivitas ekonomi, pola perjalanan dan kemampuan daerah membuat wisatawan tinggal lebih lama ikut menentukan.
Bagi Lampung, pekerjaan berikutnya bukan sekadar menambah daftar destinasi. Yang lebih penting adalah membuat destinasi yang sudah ada bekerja lebih lama terhadap ekonomi daerah.(iwa)
TPK hotel berbintang Agustus 2026 Regional Sumatera
- Jambi — 53,43%
- Sumatera Selatan — 50,57%
- Sumatera Barat — 50,08%
- Riau — 49,99%
- Kepulauan Riau — 48,53%
- Bengkulu — 43,22%
- Sumatera Utara — 42,85%
- Lampung — 41,91%
- Bangka Belitung — 33,37%
- Aceh — 26,04%
