Indonesia sedang menyiapkan lompatan besar di industri rumput laut. Kementerian Perindustrian siap membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir, sementara Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Integrated Seaweed Development Action Plan (ISDAP) 2026–2030. Targetnya bahkan tidak kecil. Pemerintah ingin membawa produksi rumput laut Indonesia menjadi nomor satu dunia sekaligus mendorong hilirisasi agar komoditas ini tidak berhenti sebagai bahan baku.
Pertanyaannya, Lampung ada di mana?
@Iwa Perkasa
Pertanyaan itu penting karena Lampung memiliki wilayah pesisir, aktivitas perikanan dan potensi ekonomi laut. Namun, dibandingkan kopi, singkong, tebu atau udang, rumput laut belum terlihat menjadi agenda unggulan dalam strategi ekonomi daerah.
Padahal pemerintah pusat mulai melihat rumput laut sebagai komoditas industri masa depan. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyebut rumput laut tidak hanya dapat diolah menjadi pangan, agar dan karagenan, tetapi juga menjadi bahan baku farmasi, kosmetik, nutraceutical, biomaterial hingga bioplastik.
Artinya, yang sedang dibangun bukan sekadar bisnis budidaya. Pemerintah sedang menyiapkan rantai nilai baru dari laut menuju industri.
Kementerian Perindustrian bahkan menempatkan hilirisasi rumput laut dalam agenda industrialisasi nasional. Pengembangannya akan mencakup penguatan kapasitas industri, inovasi, teknologi, pembukaan pasar baru, pembiayaan, riset hingga kerja sama internasional.
Di sinilah daerah seharusnya mulai bertanya. Apakah rumput laut akan menjadi peluang yang ditangkap daerah atau kembali menjadi peluang nasional yang berkembang di wilayah lain?
Lampung sebenarnya tidak harus langsung menjadi sentra rumput laut terbesar. Langkah awal yang lebih rasional adalah memetakan potensi pesisir, kesesuaian perairan, jenis rumput laut yang paling prospektif, kapasitas pembudidaya, kebutuhan infrastruktur, pasar serta kemungkinan industri pengolahan.
Data BPS menunjukkan rumput laut memang tercatat sebagai salah satu jenis budidaya perikanan di Lampung. Namun, keberadaannya belum menjadikannya komoditas utama dalam struktur ekonomi perikanan daerah.
Ini justru menjadi alasan Lampung untuk tidak terlambat. Sebab ketika pemerintah pusat sudah membangun kerangka ISDAP 2026–2030, daerah yang lebih cepat memetakan potensi dan membangun ekosistem akan memiliki peluang lebih besar menarik investasi, teknologi dan industri turunannya.
Lampung sebenarnya sedang mendorong hilirisasi sebagai strategi pembangunan. Pemerintah provinsi bahkan menyebut hilirisasi komoditas pertanian sebagai salah satu fokus pembangunan dan mengaitkannya dengan penguatan konektivitas serta investasi.
Maka, ekonomi biru seharusnya tidak berdiri di luar agenda tersebut.
Rumput laut dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas definisi hilirisasi Lampung. Bukan hanya mengolah hasil daratan, tetapi juga mengembangkan nilai ekonomi dari pesisir dan laut.
Yang perlu dihindari adalah pola lama. Daerah baru bergerak setelah komoditas terbukti menghasilkan uang di tempat lain. Pada saat itu, rantai pasok, teknologi, investor dan pasar sudah lebih dulu terbentuk.
Rumput laut sedang naik kelas menjadi agenda industri nasional. Lampung tidak harus ikut-ikutan, tetapi setidaknya harus segera menjawab satu pertanyaan, apakah potensi lautnya akan dibiarkan menjadi ruang geografis, atau diubah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru?
Jika jawabannya yang kedua, sekarang waktunya memetakan, menguji dan menyiapkan ekosistemnya. Bukan menunggu sampai industri rumput laut Indonesia benar-benar menjadi nomor satu dunia.
