Sekolah dan BLK di Lampung perlu bersinergi agar lulusan SMA dan SMK memiliki keterampilan untuk bekerja, berwirausaha, dan mandiri.
@Iwa Perkasa
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyoroti pentingnya menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri. Perhatian itu mengemuka dalam kunjungannya ke SMK-SMAK Makassar. Arah kebijakan ini penting, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar, apakah masa depan lulusan sekolah harus selalu bergantung pada lowongan kerja di industri?
Bagaimana dengan anak-anak yang tidak mampu melanjutkan kuliah dan tidak terserap perusahaan? Bukankah pendidikan juga harus membekali mereka dengan keterampilan untuk memperoleh penghidupan secara mandiri?
Harus diakui, pertanyaan ini relevan bagi Lampung. Sebab, tidak semua keluarga mampu membiayai anak hingga perguruan tinggi, sementara ijazah SMA atau SMK tidak otomatis menjamin pekerjaan.
Data BPS Lampung mencatat tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK mencapai 7,16 persen pada Agustus 2025, tertinggi di antara jenjang pendidikan pada periode tersebut. Persoalannya tidak berhenti pada lulusan SMK. Banyak lulusan SMA juga menganggur, tidak melanjutkan kuliah, dan belum memiliki keterampilan yang bisa diandalkan untuk memperoleh penghasilan. Mereka akhirnya tetap bergantung pada orang tua yang belum tentu berkecukupan, bahkan sebagian berasal dari keluarga papa. Situasi ini membuat persoalan pendidikan dan pengangguran jauh lebih serius: anak belum mandiri secara ekonomi, sementara keluarga yang menopangnya pun hidup dalam keterbatasan.
Pernyataan Menperin tentang penyelarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri seharusnya membuka pembahasan yang lebih mendasar tentang tujuan pendidikan. Banyak orang tua tidak sanggup membiayai kuliah anaknya. Bagi keluarga seperti ini, setelah lulus SMA atau SMK, anak mungkin harus segera mencari penghasilan. Namun, jika ia tidak memiliki keterampilan praktis dan lapangan kerja formal terbatas, ijazah saja tak cukup menjadi modal untuk membangun kehidupan.
Karena itu, pendidikan tidak boleh hanya menyiapkan anak untuk mengisi lowongan industri atau berharap akan ada masa pertumbuhan ekonomi tinggi.
Sekolah perlu bersinergi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) agar siswa dan lulusan memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja, berusaha, atau menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Siswa SMK/SMA dapat memperdalam keahlian, apa saja, sesuai kesukaanya. Akses pelatihan vokasi yang terjangkau dan relevan menjadi kuncinya.
Pelatihan tidak boleh berhenti pada sertifikat. Keberhasilannya harus diukur dari kemampuan lulusan memperoleh pekerjaan, meningkatkan penghasilan, atau membangun usaha sendiri. Karena itu, sekolah dan BLK perlu terhubung dengan dunia usaha, didukung pendampingan, akses pembiayaan yang wajar, dan peluang pasar yang nyata. Lebih dari sekadar menyiapkan pencari kerja, pendidikan harus menumbuhkan jiwa entrepreneurship, agar anak muda mampu membaca peluang, menciptakan pekerjaan, dan membangun kemandirian ekonomi.
Anak muda juga harus dibekali kemampuan menciptakan pekerjaan, bukan hanya melamar pekerjaan. Lulusan otomotif dapat membuka jasa perawatan kendaraan, lulusan pertanian mengembangkan pembibitan atau pengolahan hasil panen, sedangkan keterampilan digital dapat dimanfaatkan untuk memasarkan produk usaha kecil.
Bahkan, anak-anak bisa diajarkan keterampilan mencukur/menata rambut.
Kewirausahaan bukan jalan mudah dan tidak semua orang harus menjadi pengusaha. Namun, kemampuan membaca peluang, menghitung biaya, menentukan harga, dan mengelola usaha dapat memperluas pilihan hidup.
Lampung memiliki peluang untuk menghubungkan pendidikan keterampilan dengan potensi daerah. Hilirisasi singkong, kopi, jagung, dan komoditas lain semestinya tidak hanya membuka kebutuhan tenaga kerja pabrik, tetapi juga kesempatan bagi anak muda menjadi pengolah produk, pemasok, penyedia jasa, dan pemasar. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan keterampilan di setiap wilayah agar pelatihan benar-benar terhubung dengan peluang ekonomi.
Penyelarasan pendidikan vokasi dengan industri memang penting, tetapi belum cukup. Negara juga perlu memikirkan anak-anak yang tidak terserap industri, tidak mampu melanjutkan kuliah, atau ingin membangun usaha sendiri.
Jangan sampai keterbatasan ekonomi orang tua ikut membatasi masa depan anak karena ia lulus sekolah tanpa keterampilan yang bisa diandalkan untuk menghidupi dirinya.
Setiap anak berhak memiliki bekal untuk bekerja, berusaha, dan hidup mandiri. Sekolah tak cukup meluluskan siswa. Pendidikan harus memberi mereka kemampuan untuk membangun masa depan.*****
