Bandar Lampung — Di tengah gemuruh apel dan pengukuhan kepengurusan yang menegaskan pentingnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga keamanan desa dan kelurahan, hasil investigasi menemukan fakta yang kontras. Honor yang diterima anggota Linmas di Lampung berada di bawah Rp1 juta per bulan, itu pun kerap tersendat pembayarannya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, saat membuka Kemah Bhakti Satya Linmas di Lapangan Kepayang, Bumi Perkemahan Pramuka, Bandar Lampung, Kamis (24/9/2026), menegaskan bahwa rasa aman merupakan fondasi utama pembangunan daerah. “Tidak ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak ada investasi tanpa ketertiban. Tidak ada desa, kampung, kelurahan yang berkembang kalau masyarakatnya hidup dalam rasa khawatir,” ujarnya.
Gubernur Mirza menyoroti posisi krusial Satlinmas yang berada paling dekat dengan warga hingga kerap menjadi pihak pertama yang mengetahui persoalan lingkungan sekaligus pihak pertama yang hadir saat bencana maupun kondisi darurat lainnya.
Mengacu pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2023, ia menegaskan peran Satlinmas kini meluas dari sekadar keamanan lingkungan menjadi fungsi pelayanan masyarakat dengan pendekatan humanis, mampu menenangkan warga saat terjadi persoalan, memberikan perlindungan ketika ada ancaman, hingga membantu penanganan kondisi yang membutuhkan respons bersama.
“Sebab tantangan ke depan tidak semakin ringan, maka kita harus terus bersiap dan memantapkan diri,” katanya di hadapan 1.260 anggota Linmas dari 126 kelurahan yang mengikuti Kemah Bhakti Satya Linmas tersebut.
Perluasan tugas ini turut ditekankan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Farid Ahmad, yang mendorong keterlibatan Satlinmas dalam deteksi dini, pencegahan, penyuluhan, patroli, pengamanan, hingga penanganan bencana, sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto soal pembangunan dari desa. Ia bahkan menyebut jaringan Aslinmas secara nasional kini mencapai lebih dari 1,2 juta anggota, kekuatan sipil besar yang terus dituntut kontribusinya.
Honor di Bawah Satu Juta, Pembayaran Kerap Seret
Namun di balik narasi penguatan peran tersebut, hasil penelusuran media ini menemukan fakta yang jarang terungkap ke publik. Honor anggota Linmas di Lampung berada di bawah Rp1 juta per bulan, jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan beban tugas yang terus meluas, mulai dari ronda malam, pengamanan lingkungan, hingga tanggap darurat bencana.
Persoalan tak berhenti di angka yang kecil. Pembayaran honor tersebut pun kerap tersendat. Kasus paling nyata terjadi di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, di mana insentif Ketua RT, Linmas, dan kader untuk tahun 2025 tercatat menunggak hingga harus ditangani langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lampung Selatan. Kepala Dinas PMD, Erdiyansyah, memanggil Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis, bersama Sekretaris Desa Kusumo Widodo Hatonomo pada Senin, 31 Agustus 2026, didampingi Camat Kalianda, Ruris Apdani. Dalam pertemuan itu, Kepala Desa menyatakan komitmen melunasi tunggakan secara mencicil per bulan hingga akhir 2026.
“Kades siap komitmen untuk membayar dengan mencicil per bulan tahun ini juga. Agar fokus dan prioritas untuk membayar tunggakan-tunggakan insentif yang masih terutang tahun 2025,” ujar Erdiyansyah.
Pola serupa sempat terjadi di Kota Bandar Lampung. Pada 2021–2022, insentif RT hingga Babinkamtibmas, kelompok yang bertugas berdampingan dengan Linmas dalam menjaga ketertiban lingkungan, tercatat tertunggak beberapa bulan, meski Ketua DPRD Bandar Lampung saat itu, Wiyadi, menyatakan seluruh anggaran insentif tersebut sebenarnya telah dialokasikan dalam APBD.
Ketimpangan semakin terasa bila honor Linmas dibandingkan dengan insentif elemen kelurahan lain di kota yang sama. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengumumkan kenaikan insentif Ketua RT dan Kepala Lingkungan (Kaling) menjadi Rp2 juta per bulan mulai 2026, lebih dari dua kali lipat perkiraan honor Linmas yang berada di bawah Rp1 juta, meski keduanya sama-sama disebut sebagai ujung tombak menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.
“Tolong lebih dijaga lagi wilayah masing-masing. RT dan Kaling harus terus bersinergi dengan semua unsur keamanan dan pemerintahan di tingkat bawah,” ujar Eva Dwiana saat memimpin Apel Tiga Pilar di Lapangan Enggal, sembari turut menyebut Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa sebagai elemen yang harus memperkuat sinergi keamanan.
Ironisnya, tuntutan terhadap Linmas justru terus bertambah dari waktu ke waktu, mulai dari pengamanan lingkungan rutin, kesiapsiagaan bencana, pengamanan tahapan Pemilu, hingga pengawasan transparansi anggaran desa, sebagaimana ditekankan Raffi Farid Ahmad, “Harus transparan, harus tegas, solutif, paling terpenting agar setiap rupiah terjaga dan benar-benar berguna untuk masyarakat.”
Namun dalam forum-forum seremonial seperti pengukuhan kepengurusan Aslinmas di Bandar Lampung, isu kesejahteraan dan besaran honor Linmas nyaris tidak pernah disinggung secara eksplisit. Fokus sambutan lebih banyak diarahkan pada penguatan kapasitas, disiplin, dan solidaritas organisasi, sementara persoalan mendasar soal upah di bawah satu juta rupiah dan riwayat pembayaran yang seret luput dari pembahasan resmi.
Semangat pengabdian ribuan anggota Linmas di Lampung dari ronda malam, menjaga ketertiban wilayah, bahkan menjadi tenaga andalan gotong royong, sejauh ini lebih banyak ditopang oleh nilai kesukarelaan dan kedekatan sosial dengan lingkungan, ketimbang skema kesejahteraan formal yang memadai. Selama besaran honor tetap berada di bawah standar layak dan pembayarannya kerap tersendat, maka menjadi relevan untuk mempertanyakan apakah perluasan peran Linmas ini logis dan manusiawi.*****
