BANDAR LAMPUNG — Pengurus Badan Pembina Olahraga (Bapor) Korpri Provinsi Lampung yang baru dikukuhkan diharapkan tidak hanya mempersiapkan keberhasilan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVIII pada November 2027, tetapi juga memastikan agenda olahraga aparatur sipil negara (ASN) tersebut memberi dampak ekonomi bagi daerah.
Kepengurusan yang dipimpin Muhammad Yuliardi sebagai ketua, Asrul Tristianto sebagai sekretaris, dan Putri Utami sebagai bendahara itu mendapat tanggung jawab untuk ikut mengonsolidasikan persiapan Lampung sebagai tuan rumah. Pornas Korpri diharapkan menjadi penggerak aktivitas usaha, pariwisata, dan ekonomi masyarakat, bukan sekadar ajang pertandingan dan perebutan medali.
Pengukuhan pengganti antarwaktu pengurus Bapor Korpri Lampung masa bakti 2023–2028 tersebut berlangsung dalam rangkaian Rapat Paripurna Nasional (Raparnas) Bapor Korpri di Balai Keratun, Bandar Lampung, Kamis (5/11/2026). Kegiatan itu sekaligus menjadi tahapan strategis untuk mematangkan persiapan Pornas Korpri XVIII.
Ketua Umum Bapor Korpri Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan Raparnas menjadi forum penting untuk membahas kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari penetapan cabang olahraga hingga penyepakatan regulasi dan mekanisme pertandingan. Forum tersebut mempertemukan pengurus Bapor Korpri dari seluruh provinsi, kementerian, dan lembaga.
Pornas Korpri XVIII direncanakan berlangsung pada November 2027. Sebanyak 10 cabang olahraga telah ditetapkan sebagai cabang wajib. Sebagai tuan rumah, Lampung juga memiliki kewenangan mengusulkan cabang tambahan untuk dibahas bersama dalam forum Bapor Korpri.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sekaligus Ketua Umum Korpri Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pemerintah daerah telah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap venue olahraga yang tersedia. Pemprov akan mengoptimalkan fasilitas milik pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta kabupaten/kota tanpa membangun sarana olahraga baru.
Langkah tersebut, menurut Marindo, merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran. Koordinasi dengan bupati dan wali kota serta pengurus Korpri kabupaten/kota terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan stadion dan fasilitas pertandingan.
Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan Pornas berpotensi mendatangkan pergerakan orang dan belanja dalam jumlah besar. Atlet, ofisial, pendamping, dan rombongan kontingen dari berbagai daerah akan membutuhkan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta berbagai layanan pendukung.
Kebutuhan tersebut membuka peluang bagi hotel, restoran, pelaku transportasi, UMKM, dan sektor pariwisata Lampung. Perhelatan olahraga nasional juga dapat menjadi ruang promosi bagi produk unggulan dan destinasi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia.
Namun, potensi itu tidak otomatis menjadi perputaran ekonomi lokal. Besarnya manfaat akan sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara menghubungkan kebutuhan peserta dengan pelaku usaha di Lampung. Jika tidak dipersiapkan, sebagian besar belanja kegiatan justru berpotensi tidak terserap oleh usaha masyarakat setempat.
Karena itu, persiapan Pornas perlu melibatkan perangkat daerah yang menangani pariwisata, perdagangan, koperasi dan UMKM, perhubungan, serta pemerintah kabupaten/kota. Pemetaan kebutuhan kontingen perlu dilakukan sejak dini agar pelaku usaha lokal memiliki waktu menyiapkan kapasitas dan kualitas layanan.
Pengukuran dampak ekonomi juga penting disiapkan. Tingkat hunian hotel, transaksi UMKM, penggunaan transportasi lokal, hingga aktivitas kunjungan wisata dapat menjadi indikator untuk melihat sejauh mana kegiatan tersebut memberi manfaat bagi daerah.
Marindo menyampaikan bahwa keberhasilan Pornas tidak hanya diukur dari perolehan medali, tetapi juga suksesnya penyelenggaraan dan terbangunnya silaturahmi serta kekeluargaan antar-ASN dari seluruh Indonesia. Pada penyelenggaraan sebelumnya di Sumatera Selatan, kontingen Lampung berhasil menembus delapan besar dan menargetkan hasil lebih baik pada 2027.(iwa)
