BANDAR LAMPUNG – Pembangunan jalan Provinsi Lampung memasuki fase krusial menjelang akhir 2026. Progres 62 paket pembangunan dan peningkatan jalan mencapai 71,587 persen pada awal Oktober, meningkat dari sekitar 30 persen pada awal Agustus.
Percepatan ini memberi ruang bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengejar penyelesaian pekerjaan sekaligus target kemantapan jalan sebesar 85 persen pada akhir tahun. Namun, capaian progres proyek belum otomatis mencerminkan peningkatan kondisi seluruh jaringan jalan provinsi.
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung menegaskan bahwa progres 71,587 persen merupakan capaian pelaksanaan pekerjaan. Sementara itu, tingkat kemantapan jalan baru akan dihitung pada Desember dengan memperhitungkan kondisi jaringan jalan secara keseluruhan.
Perbedaan tersebut menjadi penting karena keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari penyelesaian kontrak. Hasil akhirnya harus terlihat pada kondisi jalan yang lebih baik, aman dilalui, dan mampu mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang.
Percepatan Terlihat Sejak September
Program pembangunan jalan 2026 mencakup 62 paket, meningkat dari 52 paket pada 2025. Pemerintah sebelumnya juga mendorong pekerjaan fisik dimulai lebih awal agar pelaksanaan tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
Namun, realisasi di lapangan berlangsung bertahap. Pada awal Agustus, progres rata-rata masih sekitar 30 persen. BMBK menjelaskan, pengadaan dilakukan dalam tiga tahap. Sekitar 30 paket yang lebih dahulu dikontrak telah mencatat progres fisik rata-rata di atas 50 persen, sedangkan paket yang baru dikontrak pada Juli masih berada di bawah 10 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian agregat dipengaruhi oleh perbedaan waktu dimulainya pekerjaan yang dimulai dari perencanaan.
Pada 28 September, progres keseluruhan dilaporkan mencapai sekitar 53 persen. Memasuki awal Oktober, angka itu meningkat menjadi 71,587 persen.
Rangkaian capaian tersebut memperlihatkan peningkatan aktivitas konstruksi pada kuartal terakhir. Meski demikian, perbedaan waktu pelaporan dan perkembangan masing-masing paket perlu diperhitungkan sebelum menyimpulkan besarnya percepatan dalam periode tertentu.
Kini, tantangan BMBK bukan hanya menjaga laju pengerjaan, melainkan memastikan sisa pekerjaan selesai tepat waktu dengan mutu konstruksi yang terjaga.
Target Kemantapan Jalan 85 Persen
Pemprov Lampung menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai sekitar 85 persen pada akhir 2026, naik dari sekitar 79,79 persen pada 2025.
Target tersebut tidak dapat disamakan dengan progres penyelesaian paket. Proyek yang rampung memang memperbaiki ruas yang ditangani, tetapi kondisi jaringan jalan juga dipengaruhi oleh kerusakan pada ruas lain, beban kendaraan, curah hujan, dan kualitas drainase.
Karena itu, capaian 71,587 persen belum berarti tingkat kemantapan jalan Lampung telah mencapai angka yang sama. Penilaian akhirnya bergantung pada kondisi seluruh jaringan jalan provinsi saat evaluasi dilakukan.
Dengan waktu yang semakin terbatas, pengawasan perlu memastikan penyelesaian proyek berjalan seiring dengan pemenuhan spesifikasi teknis. Pemadatan, struktur dasar, mutu beton atau aspal, serta sistem drainase menentukan daya tahan jalan setelah digunakan.
Pada ruas Wates–Metro, misalnya, pekerjaan sepanjang sekitar 1,4 kilometer dengan nilai Rp15 miliar menggunakan konstruksi beton rigid pavement. Pemerintah juga menyoroti pentingnya penanganan genangan dan kualitas struktur pada ruas Gunung Sugih–Kota Gajah.
Kedua contoh tersebut menegaskan bahwa pembangunan jalan membutuhkan penanganan sesuai karakteristik dan persoalan setiap ruas, bukan sekadar penyelesaian fisik.
Jalan Berkualitas, Biaya Distribusi Lebih Efisien
Bagi Lampung yang perekonomiannya ditopang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan distribusi barang, kualitas jalan memiliki konsekuensi langsung terhadap efisiensi kegiatan ekonomi.
Jalan yang baik dapat memperpendek waktu tempuh, mengurangi risiko kerusakan kendaraan, serta membantu menekan biaya angkut. Manfaatnya akan semakin besar apabila ruas yang ditingkatkan menghubungkan sentra produksi dengan pasar dan pusat perdagangan.
Karena itu, keberhasilan 62 paket pembangunan jalan seharusnya tidak berhenti pada progres pekerjaan atau tahap Provisional Hand Over (PHO), yakni serah terima sementara setelah pekerjaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Ukuran yang lebih substantif adalah manfaat yang dirasakan masyarakat setelah jalan digunakan. Infrastruktur harus mampu memberikan akses yang lebih andal dan bertahan dalam menghadapi beban lalu lintas maupun kondisi cuaca.
Tiga bulan terakhir 2026 menjadi penentu bagi BMBK Lampung. Progres 71,587 persen memberikan modal optimisme, tetapi penyelesaian pekerjaan, pengawasan mutu, dan evaluasi kemantapan jalan tetap menjadi pekerjaan utama.
Target 85 persen baru bermakna apabila kenaikan kemantapan benar-benar tercermin dalam kondisi jalan di lapangan. Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan bukan sekadar proyek yang selesai sebelum tutup tahun anggaran, melainkan jalan yang lebih baik, tahan lama, dan mendukung pergerakan ekonomi Lampung.(iwa)
